Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
236.4883
Previous Change Change (%)
236.2091
0.2792
0.12
Jakarta, 20 September 2017
Due to Islamic New Year holiday, IBPA will be closed on 21 September 2017. IBPA will resume its operational activities on 22 September 2017. During the holiday, IBPA website, BIPS and TheNewBIPS will remain accessible. Sehubungan dengan libur Tahun Baru Islam, IBPA tidak beroperasi pada tanggal 21 September 2017. IBPA akan kembali beroperasi pada tanggal 22 September 2017. Selama libur, website IBPA, BIPS dan TheNewBIPS tetap dapat diakses. || | September 2017 ||New Issuance| Global Mediacom Tbk, PT (19 September 2017), Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT (19 September 2017) |Matured | PPGD12A (4-September-2017), PPGD12B (4-September-2017), BEXI03ACN2 (5-September-2017), SPN03170907 (7-September-2017), SPN-S 08092017 (8-September -2017), ISAT01ACN4 (12-September-2017), SIISAT01ACN4 (12-September-2017), SPN12170914 (14-September-2017), MAPI01ACN3 (19-September-2017), SPN03170921 (21-September-2017), VR0025 (25-September-2017), ADMF01CCN3 (27-September-2017).   || IBPA Benchmark Rates (20/9/2017) :FR0061 (4.65 Yr) - Yield 5.9781% Price 104.0864% --  FR0072 (18.66 Yr) - Yield 7.2237% Price 110.4100% --  FR0059 (9.65 Yr) - Yield 6.4183% Price 104.1261% --  FR0074 (14.91 Yr) - Yield 6.9453% Price 105.0897% --  
 Peraturan

1.       PENDIRIAN IBPA

 

1

SKB  no. KEP-45/M.EKON/07/2006, 8/50/KEP/GBI/2006, 357/KMK.012/2006, KEP.75/MBU/2006 tanggal  5 Juli 2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

 

2

INPRES no.  6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 

3

Peraturan  Bapepam-LK No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

  

  4

Peraturan  Bapepam-LK No. X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

 

 

2.       PERATURAN YANG TERKAIT

Umum

1

UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2

UU no. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

3

UU no. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

 

4

KMK no.66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk MelaksanakanLelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

 

5

SE Bank Indonesia no. 11/29/DPNP tanggal 24 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah

 

 

 

Perpajakan

1

PP no. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa bunga Obligasi.

2

PP no. 27  tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

3

KMK no.63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan


 

            Surat Berharga Negara

 

1

PBI no. 10/ 13 /PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

2

PBI No. 15/9/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

3

PBI No. 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 

 

Surat Utang Negara

 

1

PMK No. 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

2

PMK No. 264/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

 

3

PMK No. 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement

 

4

PMK no. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

5

PMK No. 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

6

PMK No. 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

 

7

PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

 

8

PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

 

9

PMK No. 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

 

10

PMK No. 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

 

11

SE Bank Indonesia No. 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 tentang Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 12

SE Bank Indonesia No. 18/36/DPSP tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 tentang Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 

 

Surat Berharga Syariah Negara

 

1

PMK No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

 

2

PMK No. 5/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang

 

3

PMK No. 20/PMK.08/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang

 

4

PMK No. 119/PMK.08/2011 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

5

PMK No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

 

 

 

Obligasi Negara

 

1

KMK No. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

 

2

PMK No. 44/PMK.06/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01/2003  tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

 

3

PMK No. 77/PMK.06/2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01/2003  tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No .44/PMK.06/2005

 

 

Surat Utang Retail

1

PMK No. 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik

 

2

SE Bank Indonesia No.11/6/DPM tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

3

SE Bank Indonesia No. 12/2/DPM tanggal 22 Januari 2010 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/6/DPM tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

 

3.       PENGGUNAAN HARGA PASAR WAJAR (HPW)

 

1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 

 

2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

 

3

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

  

  4

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

 

5

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun.

 

7

Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana

  

8

Peraturan  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

 

9

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

10

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

 

 

 

 

Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer