Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
227.1790
Previous Change Change (%)
227.1372
0.0418
0.02
Jakarta, 24 Juni 2017
| Juni 2017 ||New Issuance| PT Mandiri Tunas Finance (6 Juni 2017), PT Aneka Gas Industri Tbk (6 Juni 2017), PT Hutama Karya (Persero) (6 Juni 2017) , PT AKR Corporindo Tbk (12 Juni 2017), PT Medco Energi Internasional Tbk (14 Juni 2017), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (14 Juni 2017), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (15 Juni 2017), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (21 Juni 2017) |Matured | SPN03170601 (1-Juni-2017), MFIN01BCN2 (3-Juni-2017), WSKT02B (5-Juni-2017), TUFI01BCN1 (5-Juni-2017), BEXI02CCN1 (5-Juni-2017), SPN12170608 (8-Juni-2017), SMII01A (11-Juni-2017), TAFS02ACN1 (11-Juni-2017), BCAF01CCN2 (14-Juni-2017), SPN03170615 (15-Juni-2017), FREN01 (15-Juni-2017), BEXI03ACN1 (18-Juni-2017), MEDC03 (19-Juni-2017), IMAT01C (19-Juni-2017), SANF02ACN1 (19-Juni-2017), JMPD13R (21-Juni-2017), WOMF01BCN1 (25-Juni-2017), AMRT01CN1 (26-Juni-2017), BVIC03 (27-Juni-2017), SMFP03ACN5 (27-Juni-2017), SPN03170629 (29-Juni-2017), NISP03SB (30-Juni-2017).   || IBPA Benchmark Rates (22/6/2017) :FR0061 (4.90 Yr) - Yield 6.6340% Price 101.5000% --  FR0072 (18.91 Yr) - Yield 7.5247% Price 107.2397% --  FR0059 (9.90 Yr) - Yield 6.8081% Price 101.3559% --  FR0074 (15.16 Yr) - Yield 7.3476% Price 101.3652% --  
 Peraturan

1.       PENDIRIAN IBPA

 

1

SKB  no. KEP-45/M.EKON/07/2006, 8/50/KEP/GBI/2006, 357/KMK.012/2006, KEP.75/MBU/2006 tanggal  5 Juli 2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

 

2

INPRES no.  6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 

3

Peraturan  Bapepam-LK No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

  

  4

Peraturan  Bapepam-LK No. X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

 

 

2.       PERATURAN YANG TERKAIT

Umum

1

UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2

UU no. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

3

UU no. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

 

4

KMK no.66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk MelaksanakanLelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

 

5

SE Bank Indonesia no. 11/29/DPNP tanggal 24 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah

 

 

 

Perpajakan

1

PP no. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa bunga Obligasi.

2

PP no. 27  tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

3

KMK no.63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan


 

            Surat Berharga Negara

 

1

PBI no. 10/ 13 /PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 

 

Surat Utang Negara

 

1

PMK no. 32/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan no. 217/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

2

PMK no. 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

3

PMK no. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

4

PMK no. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

5

PMK no. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

6

PMK no. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

7

PMK no. 27/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

8

PMK no. 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

9

SE Bank Indonesia Nomor 11/32/DPM tanggal 7 Desember 2009 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

10

SE Bank Indonesia  no. 10/18/DPM tanggal 15 April 2008 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/4/DPM tanggal 16 Maret 2007 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

 

 

 

Surat Berharga Syariah Negara

 

1

PMK no. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas PMK no. 152/PMK.08/2009 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana

 

2

PMK no. 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

3

PMK no. 11/PMK.08/2009 tentang  Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang

4

PMK no. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

5

PMK no. 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

 

6

SE Bank Indonesia No.11/ 22 /DPM  tanggal 12 Agustus 2009 tentang Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

 

7

SE Bank Indonesia  no. 10/27/DPM tanggal 21 Agustus 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

 

 

 

Obligasi Negara

 

1

PMK no. 77/PMK.06/2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan no. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 44/PMK.06/2005

 

2

PMK no. 44/PMK.06/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan no. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

 

3

PMK no. 614/PMK.6/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan no. 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

 

Surat Utang Retail

1

PMK no. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan no. 36/PMK.06/2006 tentang  Penjualan Obligasi Ritel di Pasar Perdana

 

2

PMK no. 36/PMK.06/2006 tentang  Penjualan Obligasi Ritel di Pasar Perdana

3

SE Bank Indonesia  No.11/ 6 /DPM tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tata Cara  Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

 

 

3.       PENGGUNAAN HARGA PASAR WAJAR (HPW)

 

1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 

 

2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

 

3

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

  

  4

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

 

5

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun.

 

7

Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana

  

8

Peraturan  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

 

9

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

10

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

 

 

Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer