Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
224.7677
Previous Change Change (%)
224.8024
0.0346
0.02
Jakarta, 26 Mei 2017
| Mei 2017 ||New Issuance| PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (5 Mei 2017), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (22 Mei 2017) , PT Indosat Tbk (30 Mei 2017) , PT Aneka Gas Industri Tbk (31 Mei 2017) |Matured | SPN03170501 (1-Mei-2017), SPN03170501 (1-Mei-2017), IMFI01CCN2 (8-Mei-2017), MFIN02BCN1 (8-Mei-2017), SMKMYOR02 (9-Mei-2017), ADMF02BCN3 (14-Mei-2017), USDFR0001 (15-Mei-2017), SPN03170515 (15-Mei-2017), TAFS03C (17-Mei-2017), ASDF03ACN1 (21-Mei-2017), NISP02ACN1 (21-Mei-2017), BIMF01ACN2 (22-Mei-2017), TUFI01ACN2 (23-Mei-2017), ISAT05B (29-Mei-2017), BBRI01ACN3 (30-Mei-2017), INDF06 (31-Mei-2017)   || IBPA Benchmark Rates (26/5/2017) :FR0072 (18.98 Yr) - Yield 7.5828% Price 106.6500% --  FR0061 (4.97 Yr) - Yield 6.6400% Price 101.5000% --  FR0059 (9.98 Yr) - Yield 6.9257% Price 100.5250% --  FR0074 (15.23 Yr) - Yield 7.3439% Price 101.4000% --  
 Peraturan

1.       PENDIRIAN IBPA

 

1

SKB  no. KEP-45/M.EKON/07/2006, 8/50/KEP/GBI/2006, 357/KMK.012/2006, KEP.75/MBU/2006 tanggal  5 Juli 2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

 

2

INPRES no.  6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 

3

Peraturan  Bapepam-LK No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

  

  4

Peraturan  Bapepam-LK No. X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

 

 

2.       PERATURAN YANG TERKAIT

Umum

1

UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2

UU no. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

3

UU no. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

 

4

KMK no.66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk MelaksanakanLelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

 

5

SE Bank Indonesia no. 11/29/DPNP tanggal 24 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder Dalam Rupiah

 

 

 

Perpajakan

1

PP no. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa bunga Obligasi.

2

PP no. 27  tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

3

KMK no.63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan


 

            Surat Berharga Negara

 

1

PBI no. 10/ 13 /PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

 

 

 

Surat Utang Negara

 

1

PMK no. 32/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan no. 217/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

2

PMK no. 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

3

PMK no. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

 

4

PMK no. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

5

PMK no. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

6

PMK no. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

7

PMK no. 27/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

8

PMK no. 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

9

SE Bank Indonesia Nomor 11/32/DPM tanggal 7 Desember 2009 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

10

SE Bank Indonesia  no. 10/18/DPM tanggal 15 April 2008 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/4/DPM tanggal 16 Maret 2007 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

 

 

 

Surat Berharga Syariah Negara

 

1

PMK no. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas PMK no. 152/PMK.08/2009 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana

 

2

PMK no. 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

3

PMK no. 11/PMK.08/2009 tentang  Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang

4

PMK no. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

5

PMK no. 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

 

6

SE Bank Indonesia No.11/ 22 /DPM  tanggal 12 Agustus 2009 tentang Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

 

7

SE Bank Indonesia  no. 10/27/DPM tanggal 21 Agustus 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

 

 

 

Obligasi Negara

 

1

PMK no. 77/PMK.06/2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan no. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 44/PMK.06/2005

 

2

PMK no. 44/PMK.06/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan no. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

 

3

PMK no. 614/PMK.6/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan no. 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

 

 

Surat Utang Retail

1

PMK no. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan no. 36/PMK.06/2006 tentang  Penjualan Obligasi Ritel di Pasar Perdana

 

2

PMK no. 36/PMK.06/2006 tentang  Penjualan Obligasi Ritel di Pasar Perdana

3

SE Bank Indonesia  No.11/ 6 /DPM tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Tata Cara  Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

 

 

3.       PENGGUNAAN HARGA PASAR WAJAR (HPW)

 

1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 

 

2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

 

3

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

  

  4

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

 

5

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun.

 

7

Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana

  

8

Peraturan  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

 

9

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

 

 

Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer